 |
| Gedung Sate Bandung sebagaipusat pemerintahan Pemprov Jabar akan Tinggal Kenangan.* |
Sama dengan alasan utama Jokowi memindahkan Ibu Kota ke Kaltim, RK juga menyebutkan Kota Bandung sudah tidak layak lagi jadi Ibu Kota Jabar.
Rencana pemindaan Ibu Kota Jabar itu telah mendapat persetujuan dari DPRD Jawa Barat periode 2019-2024.
Ridwan Kamil mengatakan, kajian pemindahan Ibu Kota Jabar ke luar Kota Bandung itu sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," ujar RK di Gedung Sate, Bandung, Kamis (29/8/2019).
Di dalam revisi tersebut termasuk persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Jabar dalam waktu tak terlalu lama.
"Sudah ada persetujuan (DPRD). (Lokasi pemindahan ibu kota Provinsi Jabar) Itu ada di Tegalluar, Walini, atau Segi Tiga Rebana juga. Karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata dia dikutip Antara.
Ridwan Kamil mengatakan masih terpisah-pisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai lokasi di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif.
Selain itu, pihaknya menargetkan kajian tentang pemindahan ibu kota Provinsi Jabar ini bisa dilakukan dalam enam bulan ke depan.
"Untuk kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi. Calon lokasi terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu," ujarnya.
Dia menambahkan, semua kemungkinan terkait perpindahan ibu kota Provinsi Jabar butuh kajian yang mendalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain.
"Pokoknya tahun depan kita kabari," katanya.
RK akan melakukan kajian pemindahan ibu kota Jabar dalam enam bulan ke depan. Ia menuturkan perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan pengganti Bandung. Mulai dari risiko bencana hingga infrastruktur.
"Semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lainnya," ujarnya.*
"Untuk kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi. Calon lokasi terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu," ujarnya.
Dia menambahkan, semua kemungkinan terkait perpindahan ibu kota Provinsi Jabar butuh kajian yang mendalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain.
"Pokoknya tahun depan kita kabari," katanya.
RK akan melakukan kajian pemindahan ibu kota Jabar dalam enam bulan ke depan. Ia menuturkan perlu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menentukan pengganti Bandung. Mulai dari risiko bencana hingga infrastruktur.
"Semua kemungkinan butuh kajian, minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lainnya," ujarnya.*
Post a Comment
Post a Comment