BandungAktual.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan memulangkan para pendatang baru jika mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung dan menganggur selama tiga bulan.
Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Popong W Nuraeni, saat Operasi Yustisi di Terminal Bus Cicaheum Sabtu (25/7/2015).
"Jika warga pendatang tidak memiliki pekerjaan tetap di Kota Bandung selama 90 hari atau 3 bulan, kami imbau untuk kembali ke daerah asal masing-masing. Dan jika dalam waktu 30 hari tidak melapor ke aparat kewilayahan untuk membuat KTP dan KK, kita kenai denda," katanya seperti dikutip Metrotvnews.
Razia Yustisi menjaring ratusan pendatang. Pemkot Bandung juga akan mengenakan denda kepada pendatang Kota Bandung yang tidak mengantongi KTP dalam 30 hari. Denda sebesar Rp100 ribu untuk warga antarkota dan Rp150 ribu untuk warga antarprovinsi yang berada di Kota Bandung dan tidak melapor ke pemerintah setempat.
"Dendanya Rp100 ribu untuk warga antarkota dan Rp150 ribu untuk antarprovinsi. Kita beri waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan administrasi tersebut," ujarnya.
Popong menyebutkan jumlah pendatang Kota Bandung usai Lebaran 2015 mencapai 130 ribu orang. Jumlah pendatang itu berkisar 5 hingga 10 persen dari jumlah penduduk penduduk Kota Bandung.
Popong juga mengingatkan, sesuai dengan instruksi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, para pendatang di Kota Bandung harus mempunyai keahlian, modal, dan pengetahuan jika ingin mengadu nasib di 'Kota Kembang' ini.
"Kalau warga pendatang tidak punya tiga hal ini, nanti kebingungan di sini. Nantinya menyusahkan keluarga di sini dan juga bikin beban bagi Pemkot (Bandung). Lebih baik harus direncanakan secara matang kalau mau mengadu nasib di sini," katanya.
Dikemukakan, setiap tahun pendatang yang datang ke Kota Bandung trennya selalu meningkat. (http://www.bandungaktual.com).*
Post a Comment
Post a Comment