BandungAktual.com -- Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Ahmad Hadadi memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 27 Bandung atas penerimaan siswa baru.
Hadadi mengatakan tidak ada pungli yang dilakukan pihak sekolah atas iuran 79 siswa yang baru masuk.
Dijelaskannya, iuran yang dipungut dari siswa baru merupakan kesepakatan orangtua. Iuran ini digunakan untuk membuka rombongan belajar (rombel) baru di SMAN 27 Bandung karena permintaan dari masyarakat.
"Iuran itu kebijakan komite sekolah berdasarkan musyawarah. Prosedurnya sudah sesuai ketika ada permasalahan, ada musyawarah kemudian ada mufakat," kata Hadadi dikutip Republika Online, Jumat (28/7).
Hadadi memaparkan, awalnya pihak sekolah sudah menolak 79 siswa baru yang meminta dimasukan ke SMAN 27 Bandung. Bersama Disdik Provinsi, bahkan para siswa sudah diarahkan ke sekolah swasta atau sekolah menengah terbuka.
Namun, para orangtua tetap memaksa dan meminta dibuka rombel baru di SMAN 27 Bandung dengan kesepakatan beban biaya tersebut ditanggung para orangtua.
Hadadi memaparkan, awalnya pihak sekolah sudah menolak 79 siswa baru yang meminta dimasukan ke SMAN 27 Bandung. Bersama Disdik Provinsi, bahkan para siswa sudah diarahkan ke sekolah swasta atau sekolah menengah terbuka.
Namun, para orangtua tetap memaksa dan meminta dibuka rombel baru di SMAN 27 Bandung dengan kesepakatan beban biaya tersebut ditanggung para orangtua.
"Kalau kami (Disdik) sebelumnya menyarankan ke swasta dan menyarankan ke sekolah menengah terbuka. Namun, karena paksaan dari masyarakat. Ada yang memfasilitasi memediasi, untuk musyawarah. Disepakati iuran tadi," jelasnya.
Ia mengatakan, secara aturan SMAN 27 Bandung masih diperbolehkan membuka rombel baru. Alasannta, rombel yang tersedia baru delapan dari batasan maksimal yang seharusnya 12 rombel.
Ia mengatakan, secara aturan SMAN 27 Bandung masih diperbolehkan membuka rombel baru. Alasannta, rombel yang tersedia baru delapan dari batasan maksimal yang seharusnya 12 rombel.
"Sebetulnya secara aturan masih boleh karena baru delapan rombel. Ketentuan boleh sampai 12 rombel. Masyarakat minta ditambah dua rombel. Dan itu menjadi tanggung jawab masyarakat kesepakatannya," tuturnya.
Ia kembali menegaskan, tidak ada unsur pungutan liar dalam kasus tersebut karena pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan dari hasil musyawarah.
Meski demikian, Hadadi mengaku menyerahkan pemeriksaannya pada tim Saber Pungli Jawa Barat. Menurutnya, Tim Saber Pungli akan menyelidiki letak kesalahan yang diduga dilakukan pihak SMAN 27 Bandung.
"Sekarang kita kembalikan ke aparat hukum dimana letak kesalahannya. Kami akan berkoordinasi dengan tim saber pungli mohon penyelesaian sesuai dengan ketentuan," ucapnya.
Sebelumnya beritakan, Tim Yustisi Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OPP) terhadap Kepsek SMAN 27 Bandung yang diduga melakukan pungli.*
"Sekarang kita kembalikan ke aparat hukum dimana letak kesalahannya. Kami akan berkoordinasi dengan tim saber pungli mohon penyelesaian sesuai dengan ketentuan," ucapnya.
Sebelumnya beritakan, Tim Yustisi Saber Pungli melakukan Operasi Tangkap Tangan (OPP) terhadap Kepsek SMAN 27 Bandung yang diduga melakukan pungli.*
Post a Comment
Post a Comment